LP2M: PESSEL TERANCAM KETAHANAN PANGAN

PAINAN, PASISIARANCAK.COM-Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Bappedalitbang Pesisir Selatan Rabu (27/4/2022). FGD yang dihadiri OPD di lingkungan Pemkab Pessel tersebut membahas adaptasi perubahan iklim memperluas ruang diskusi pemerintah terhadap aksi berketahanan iklim di Kabupaten Pesisir selatan.

Menurut Direktur LP2M Ramadhaniati, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dianggap masih kurang optimal dalam melakukan pencegahan krisis iklim. Hal ini terlihat dari belum dimasukkannya program stimulus pencegahan krisis iklim oleh pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

“Krisis iklim sudah di depan mata. Sebagai Propinsi yang rawan bencana, Sumatera Barat  adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap krisis iklim, yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat, krisis pangan, kelangkaan air bersih, datangnya berbagai bencana akibat krisis iklim,” katanya.

Berdasarkan Daftar Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim yang diluncurkan BAPPENAS untuk Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota yang masuk dalam kategori super prioritas untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Mengacu pada pernyataan masalah di atas, PATTIRO bersama dengan CSO di Sumatera Barat (LP2M Padang dan PKBI Sumatera Barat) melaksanakan program “Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)” di 2 dari 5 kabupaten super prioritas tersebut untuk 2 tahun kedepan. Program ini mendorong perluasan ruang sipil bagi kelompok petani rentan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan berketahanan iklim. Yang menjadi daerah ‘pilot’ untuk program VICRA di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi, pertemuan FGD ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih fokus  kepada OPD yang terkait yang sudah melakukan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Narasumber dalam FGD tersebut adalah Hadi Susilo Kepala Bappelitbang Kabupaten Pesisir Selatan dan Heron Tarigan S.P, M.Si dari BMKG Kelas II A Padang. FGD dibuka Kepala Bappelitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam materinya, Hadi Susilo mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan sangat concern dengan isu perubahan iklim dimana tertuang di dalam misi pemerintahan kabupaten Pesisir selatan yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi unggulan daerah dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.

“Adapun strateginya adalah mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan, arah kebijakan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun beberapa capaian indicator yang mendukung dampak perubahan iklim adalah adanya nagari tangguh bencana sebanyak 34 nagari, kemudian jumlah lumbung pangan sebanyak 24 unit di 14 kecamatan, adanya pekarangan pangan lestari ada di 2 lokasi, pengurangan sampah 24persen dan penanganan sampah sebanyak 74 persen,” katanya.

Menurut Hadi Susilo, Kabupaten Pesisir selatan sangat merasakan sekali dampak perubahan iklim dimana menurunnya produksi padi pada sector pertanian. “Sekarang Pessel sudah memiliki Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kab. Pessel dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Dalam implementasinya, Pemerintah Kab. Pessel mengedepankan pelibatan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim di Pessel,” katanya.

Selanjutnya Heron Tarigan dari BMKG Kelas II A Padang memamaparkan materi perubahan iklim. Menurutnya, Climate Change : Perubahan jangka panjang yang terjadi pada pola rata-rata cuaca di suatu wilayah atau bumi secara menyeluruh, Climate change mencerminkan variasi abnormal yang terjadi pada iklim di bumi, yang selanjutnya bedampak terhadap bagian bumi yang lain, seperti pencairan lapisan es. “Dampak perubahan iklim antara lain  pencairan letsyer, Perubahan suhu dan arus lautan, Naiknya frekuensi badai tropis,  kerusakan ekosistem pantai,  kerusakan keanekaragaman hayati,  perubahan presipitasi,” katanya.

Menurut Heron Tarigan, jumlah curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak berubah , tetapi jumlah hari hujan lebat meningkat, potensi bencana hidrometeorologi meningkat. Upaya ketahanan iklim dapat menghindari potensi ekonomi pada tahun 2024 dari Rp 115T menjadi Rp55 T penyumbang  dari sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dan sektor kesehatan

Sementara itu, LP2M menyimpulkan, akibat perubahan iklim tak terkendali, Kabupaten Pesisir Selatan bisa saja terancam ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim dibidang pertanian dimana akan terjadi degradasi lahan pertanian, bibit, pupuk, serangan hama dan variabilatus iklim dan perubahan iklim. Selain itu menghambat dampak perubahan iklim itu harus ada intervensi Pemprov Sumbar dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tataran kebijakan, Terutama kebijakan pembangunan berketahanan iklim.(Tim)